Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal): Undang-Undang ini mengatur tentang penanaman modal di Indonesia, termasuk pengaturan tentang perizinan usaha dan fasilitasi penanaman modal. E-Pelayanan dapat diimplementasikan untuk menyediakan proses perizinan yang lebih efisien dan transparan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah): Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan dan tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. DPMPTSP berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, dan implementasi E-Pelayanan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018): Peraturan ini mendorong penerapan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik di seluruh instansi pemerintah, termasuk DPMPTSP. E-Pelayanan dapat membantu mencapai tujuan dari peraturan ini.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Permendagri 39/2018): Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menyelenggarakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan PTSP, yang dapat mencakup implementasi E-Pelayanan.